rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium bersubsidi, dinilai akan menyebabkan turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi dalam yogyakarta, selasa, menungkapkan, dengan naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) jenis premium, mendorong daya beli buruh kepada bahan kebutuhan pokok cenderung menurun.
menurut dia, apabila pemerintah menaikkan harga atau membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan begini rentan terjadi inflasi, dan pada akhirnya menyebabkan harga produk-produk naik.
sehingga, papar dia, daya beli buruh umumnya mampu turun sampai 30 persen, sebab selama saat harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
- Mengenal Hajar Jahanam
- Kegunaan Daun Sirsak
- Berbisnis Bersama DBC Network
- Candtik Dengan Tabita Skin Care
yang tadinya bisa mencari daging, nanti tak dapat dulu, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, oleh karenanya harga produk-produk naik, ujarnya.
sementara itu, menurut dia, beberapa langkah yang akan diupayakan pemerintah untuk mengimbangi kenaikan harga bbm dengan beberapa kompensasi, dan tidak menyerahkan dampak kepada kaum buruh.
langkah antisipasi dan direncanakan semisal memberikan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana situs keluarga harapan (pkh), dan beasiswa bagi pelajar miskin tidak mencakup pemakaian buruh, karena buruh tidak masuk kategori miskin, katanya.
sebelumnya, menteri energi juga sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat mengenai kebijakan bbm bersama berbagai gubernur selama jakarta, selasa (16/4) kemarin, menungkapkan, dengan kenaikan harga bbm supaya mobil pribadi yang sudah akan diterapkan mulai mei 2013, dengan begini penghematan subsidi bbm dan diperoleh bisa rp21 triliun.
ia dan menyampaikan hampir berbagai gubernur sudah menyetujui rencana opsi dan hendak diambil pemerintah itu.
tadi mengerucut adalah rp6.500 per liter agar mobil plat hitam. malahan, ada beberapa gubernur dan minta segera ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut telah setuju, katanya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm dan mau diambil merupakan mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan saat ini salah sasaran.
pemerintah, kata dia, mau mempersiapkan kebijakan secara cermat agar pelaksanaan pada lapangan berjalan lancar.