gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan biasa dipanggil jokowi tersebut mengatakan bahwa, penandatanganan surat itu tidak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan dilaksanakan badan usaha milik negara (bumn) yang tak membutuhkan tanda tangan presiden ri agar dapat menggunakan anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. bila gitu jadi dirut bumd saja, tutur jokowi di balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Informasi Grosir Aksesoris Korea Murah
- Jual Macam-macam Aksesoris Korea
- Wisata Pulau Tidung
- Wisata Pulau Tidung
jokowi menungkapkan kiranya dan seharusnya menandatangani surat tersebut merupakan pihak dan membeli dana anggaran segera yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta dijadikan konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya yang tanda tangan, berarti aku mesti ngawasi seluruh tiap detik, menit, produk. kayak enggak banyak kerjaan saja aku, katanya.
penolakannya supaya menandatangani surat itu, lanjutnya, juga untuk bentuk preventif jika pembangun mrt mengerjakan penyelewengan di penggunaan dana.
kalau diselewengkan, aku dan dan mesti tanggungjawab, ujarnya.
sptjm adalah salah Salah satu persyaratan yang diminta oleh menteri keuangan untuk bagian pemprov dki dapat mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.