BPN harmonisasikan aturan pertanahan dukung MP3EI

badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), makanya bpn melakukan sejumlah terobosan dan berbagai website supaya mendukung mp3ei.

kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal itu pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi juga koridor ekonomi papua-maluku pada manado, jumat sore.

dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan web yang dilaksanakan bpn diantara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun kemarin perihal pengadaan tanah kepada pembangunan agar kepentingan umum.

uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian serta keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan pada penduduk dan ditetapkan dengan apraisal (penilai) independen, ujarnya.

Informasi Lainnya:

dia mengajarkan pengadaan tanah agar kepentingan umum menurut uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.

setiap tahap ini telah ditentukan waktunya, oleh karenanya penyelenggaran pengadaan tanah supaya kepentingan publik diharapkan tak berlarut-larut, kata mantan jaksa agung tersebut.

selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian juga siap mengerjakan pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat selama papua kalau sudah gamblang penduduk hukum adatnya serta tanah ulayatnya.

sebelumnya pada rapat itu mengemuka sejumlah kendala tenntang pelaksanaan mp3ei dan salah satunya adalah sengketa tanah ulayat di papua.

hendarman menambahkan bpn ketika ini serta sedang mempersiapkan ruu pertanahan. selama mana pada dalamnya, diantara lain membuat tentang reforma agraria, juga hak atas tanah masyarakat hukum adat. disamping tersebut, bpn ri juga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan selama bidang pertanahan, katanya.

sinkronisasi serta harmonisasi tersebut dimaksudkan supaya ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. supaya tanah bisa lebih berdaya untuk, bpn ri dan menggarap percepatan pensertipikatan tanah, katanya.

melalui sertipikasi tanah ini, tutur hendarman maka hak-hak atas tanah bisa lebih dijamin, makanya dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi terciptanya kemakmuran rakyat.

sebelumnya, pada sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya pada memimpin bpn. presiden menugaskan aku mengurangi sengketa serta ingat pada pihak kecil, ujarnya.

oleh karena tersebut, hendarman menyatakan, bpn akan selalu menggalakkan program-program prorakyat yang telah berjalan. program-program tersebut diantara lain: sertifikat prona tidak mengeluarkan biasa, website jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) dan program one day service.